Makalah Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Makalahterbaru.com | Di bawah ini merupakan salah satu berkas contoh file makalah ekonomi perpajakan dengan judul Makalah Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terbaru yang bisa rekan-rekan dari mahasiswa dan mahasiswi cantik jelita download gratis melalui link download yang telah kami sediakan di bawah ini. Makalah tentang tax amnesty atau pengampunan pajak dengan pokok bahasan kepatuhan wajib pajak ini bisa rekan-rekan gunakan untuk beragam keperluan mulai dari bahan referensi pembelajaran tentang perpajakan, bahan hapalan untuk yang suka membaca materi di rumah. Serta bisa juga rekan-rekan gunakan untuk bahan jadi tugas makalah tentang perpajakan yang tinggal di kasih cover edit data sedikit kemudian kumpulkan ke dosen pengajar. Beres bukan!!

Makalah Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sektor pajak merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam sumber penerimaan negara. Undang-Undang perpajakan mewajibkan para wajib pajak (WP) untuk membayar pajak untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Setiap warga negara, sejak dilahirkan hingga meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi pun dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran dan fungsi pajak juga semakin penting dan sangat strategis dalam menunjang pengeluaran Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro. Dengan demikian, jelas bahwa peranan pajak bagi negara sangat menentukan kelancaran roda pemerintahan dan keberhasilan pembangunan negara.

Wajib Pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak, harus melalui proses administrasi perpajakan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Menteri Keuangan. Sistem administrasi perpajakan yang baik tentunya akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan bahwa pengelolaan pajak memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pengelolaan layanan umum instansi pemerintah, seperti pengelolaan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan lainnya. Perbedaan karakteristik ini ditunjukan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menarik masyarakat agar mau membayar pajak, di tengah tidak adanya kontraprestasi secara langsung yang diperoleh pembayar pajak sendiri.

Pemerintah selalu berupaya untuk menjadikan sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik. Perubahan sistem perpajakan dari tahun ke tahun juga merupakan salah satu upaya untuk menelaah keefektivitasan sistem tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, maka dari itu Undang-Undang tentang Perpajakan selalu berubah setiap saat.

Program pengampunan pajak  (tax amnesty) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalu. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama tim yang telah dibentuk dengan melibatkan kementerian hukum dan perundang-undangan, pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten. Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak atau Pembayar Pajak untuk nantinya mereka membayar pajak sesuai objek pajak yang dimiliki, tidak memanipulasi pajak, tidak menunggak pajak, dan mempunyai iktikad baik dan benar untuk membayar pajaknya.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengampunan terhadap Wajib Pajak atau Pembayar Pajak masih diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Program tax amnesty pernah dilaksanakan dua kali yaitu di tahun 1984 dan 2008. Pelaksanaan tax amnesty di tahun 1984 merupakan kegagalan bagi program tersebut karena pelaksanaannya tidak efektif, respon Wajib Pajak saat itu sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sedangkan, di tahun 2008, beberapa perubahan sempat tampak dengan bertambahnya 5,6 juta wajib pajak baru, namun setelah itu tingkat kepatuhan wajib pajak stagnan, realisasi penerimaan pajak turun, begitu pula tax ratio yang tidak naik signifikan.

Di tahun 2015, Pemerintah akan memasukkan klausul mengenai pengampunan pajak (tax amnesty) dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Presiden Joko Widodo menyetujui kebijakan tersebut dengan memberi pengampunan pajak bagi orang Indonesia yang mau menarik dananya dari luar negeri dan di parkir di Tanah Air. Kebijakan ini pun langsung menimbulkan pro dan kontra bagi beberapa pihak karena mengingat pelaksanaan program tax amnesty pada tahun 1984 dan 2008 tidak menimbulkan efek yang signifikan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Selain itu banyak pihak yang kontra karena kebijakan ini perlu kajian yang mendalam untuk dilakukan seperti kekuatan hukum, sistem administrasi yang harus memadai untuk mendorong wajib pajak lebih mudah membayar pajak, dan kajian lainnya.

Nah, melelui makalah tax amnesty ini penulis akan coba bahan lebih lengkap lagi tentang perpajakan di Indonesia, Karena itulah silahkan download sekarang juga file makalah tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak berikut ini, dan pelajari isinya sekarang juga.

Keterangan :

Judul Makalah : Makalah Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia
Kategori Makalah : Makalah Ekonomi
Jenis File : Doc bukan PDF
Jumlah Halaman : 47 halaman
Ukuran : 300 KB
Makalah Relevan : Contoh makalah pengampunan pajak, contoh makalah tax amnesty di Indonesia, jurnal tax amnesty, dan lain sebagainya

File Preview :

Download file lengkap makalah :

Makalah Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.doc

Komentar ditutup.